Kasus Dugaan Pertamax – Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI-P, Mufti Aimah Nurul Anam, mendorong Pertamina memberikan kompensasi kepada masyarakat yang di rugikan imbas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018 – 2023.

Di duga, PT Pertamina Patra Niaga mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan menjualnya dengan harga Pertamax. Jika Dugaan oplosan BBM pertamax ini benar terjadi, kata dia, Pertamina di minta untuk bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Maka kami usulkan semua konsumen yang terkait dengan hal ini, yang merasa di rugikan, untuk bagaimana mereka di berikan kompensasi, kalau itu memang benar – bnar terjadi,”kata Mufri dalam keterangannya

Hal ini di usulkan usai jajaran anggota Komisi VI DPR dari PDI-P melakukan sidak pada Senin (3/3/2025) di SPBU Pertamina, Palmerah Utara, Jakarta, untuk mengecek kualitas dan ketersediaan BBM.

Dari sidak tersebut , ia menemukan adanya kekecewaan dan kekhawatiran asyarakat akibat kasus dugaan korupsi di Pertamina. Yang di sebut merugikan negara sekitar Rp 193,7 triliun.

“Ternyata betul keresahan di rasakan oleh konsumen. Kepercayaan mereka terhadap Pertamina semakin menurun. Yang ini tentu menjadi perhatian kita bersama untuk kita perbaiki,”ungkap Mufti.

Baca juga artikel di sini https://joinlilrhody.com/

Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu Berharap Pertamina Bisa Segera Memperbaiki Diri untuk Mengembalikan Kepercayaan Publik

“Kepercayaan publik sudah semakin berkurang terhadap Pertamina. Ini yang harus kita kembalikan bersama – sama. Ini menjadi PR bagaimana kita diskusi kan agar kemudian masyarakat bisa kembali percaya terhadap Pertamina,” ucap dia.

Di sidak itu juga hadir Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga. Eduward Adolof Kawi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso, ke lokasi.

Dari penjelasan singkat pihak pertamina Para Niaga, Mufri menilai memang ada banyak ruang untuk bisa dilakukan kecurangan terkait tata kelola BBM.

“Ruangnya sangat banyak sekali, banyak celah untuk bagaimana melakukan pengoplosan. Baik mulai dari importasi dari luar ke dalam. Kemudian di depo-depo tadi itu bisa di lakukan di mana pun. Kecuali di tempat SPBU sudah tidak punya ruang untuk mereka melakukan pengoplosan,”papar dia.

Selain Mufri Anam, Anggota Fraksi PDI-P lainnya yang hadir dalam sidang itu adalah Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto, Darmadi Durianto, Rieke Diah Pitaloka, Saderestuwati, Ida Nurlaela Wiradinata, Budi Sulistyono, GM  Totok Hedisantoso, dan I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan.

Sementara itu, Adisatrya selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR mengatakan akan segera mengundang manajemen PT Pertamina Patra Niaga beserta Sub-holdingnya dalam rapat.